Tajudin 9 Bulan Dipenjara Tanpa Dosa, Negara Harus Minta Maaf

Tajudin 9 Bulan Dipenjara Tanpa Dosa, Negara Harus Minta Maaf

Jakarta - Kasus yang menimpa Tajudin menandakan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, negara harus meminta maaf dan memberikan ganti rugi yang sepadan kepada Tajudin.

"Kasus Tajudin menunjukkan rakyat belum benar-benar aman dari tindakan ceroboh dan tidak profesional oknum penegak hukum. Padahal dalam konsep negara hukum materiil aparat penegak hukum dituntut untuk selalu bertindak hati-hati, cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya mengingat begitu sangat besarnya kewenangan yang mereka miliki," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono kepada wartawan, Selas (17/1/2017).

Tajudin dijebloskan ke penjara pada 20 April 2016 dengan tuduhan mengeksploitasi anak. Namun tuduhan itu tak terbuki karena dalam masyarakat membantu orang tua adalah sudah biasa. Tajudin bebas pada Sabtu (13/1) siang.

"Atas apa yang menimpa Tajudin maka belum terlambat bagi pemimpin negara untuk memperbaiki kondisi ini. Pertama, negara harus segera memberikan kompensasi yang layak atas apa yang menimpa Tajudin. Pemberian kompensasi ini tentu sepenuhnya tidak dapat mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Tajudin dan keluarganya selama dalam tahahan, namun pemberian kompensasi ini lebih merupakan bentuk permohonan maaf dan penyesalan negara atas apa yang menimpa Tajudin," ucap Bayu.
Tajudin 9 Bulan Dipenjara Tanpa Dosa, Negara Harus Minta MaafBayu Dwi Anggono berbincang dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Arief Hidayat beberapa waktu lalu. (Andi Saputra/detikcom)

Kedua, pemimpin negara harus memerintahkan kepada pimpinan aparat penegak hukum untuk melakukan identifikasi dan pendataan apakah saat ini di berbagai daerah ada kasus-kasus hukum mirip yang menimpa Tajudin. Jika ternyata ditemukan kemiripan kasus seperti yang menimpa Tajudin di berbagai tempat, maka harus segera dilakukan penghentian perkara atau penuntutan apabila tidak cukup bukti.

"Atau secepatnya segera diselesaikan di proses peradilan agar tidak semakin lama hak-hak orang-orang seperti Tajudin tercabut dan dilanggar," papar Bayu.

Langkah ketiga, pemimpin negara perlu memastikan dengan sungguh-sungguh agar kasus seperti Tajudin tidak terulang kembali. Berbagai upaya meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan perbaikan administrasi pengadilan harus dipastikan dijalankan. 

"Selain itu penghargaan bagi aparat penegak hukum yang profesional dan berprestasi dalam menjalankan tugasnya dan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak profesional harus benar-benar dilakukan agar aparat penegak hukum tidak berani lagi melakukan tindakan gegabah yang pada akhirnya merugikan warga negara," terang Bayu.

Kasus Tajudin menunjukkan bahwa tidak serta merta dengan adanya pengakuan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Tapi, pernyataan negara Indonesia adalah hukum dalam konstitusi yaitu UUD 1945 barulah menjadikan Indonesia sebagai negara hukum formil, bukan menjadi negara hukum materiil.

"Agar negara hukum formil ini dapat menjadi negara hukum materiil masih merupakan sesuatu yang harus terus diperjuangkan," pungkas Bayu.

Di sisi lain, jaksa dari Kejaksaan Negeri Tangerang memilih mengajukan kasasi atas putusan PN Tangerang itu. Jaksa berkeyakinan bila Tajudin tetap bersalah dan harus kembali dipenjara.

"Kasasi itu kan belum resmi kalau belum ditandatangani. Tapi kita akan buat pernyataan kasasi itu hari ini," kata jaksa penuntut umum, Fajar Said. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tajudin 9 Bulan Dipenjara Tanpa Dosa, Negara Harus Minta Maaf"

Post a Comment